Pasal 19

(1) Komite ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal l8

terdiri atas:

• Ketua Komite : menteri yang ISPO menyelenggarakan sinkronisasi merangkap dan koordinasi serta Anggota pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; b.Wakil ... SK No253210A

PRESIDEN

• Wakil Ketua menteri yang Komite ISPO menyelenggarakan sinkronisasi merangkap 'dan koordinasi serta Anggota pengendalian pelaksanaan urllsan kementerian dalam pemerintahan di bidang pangan;
• Ketua Bidang
• Ketua Bidang menteri yang Usaha menyelenggarakan urusan Perkebunan pemerintahan di bidang Kelapa Sawit perkebunan; merangkap Anggota

1. Ketua Bidang menteri yang Industri Hilir urusan Kelapa Sawit pemerintahan di bidang merangkap perindustrian; Anggota
2. Ketua Bidang menteri yang Usaha urusan Bioenergi pemerintahan di bidang energi; Kelapa Sawit merangkap Anggota

• Anggota 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Iingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup;

1. menteri yang urusan pemerintahan di bidang kehutanan; 3.menteri...

SK No2532ll A

PRESIDEN

-L4-

1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan;
2. menteri yang menyelenggarakan urusErn pemerintahan di bidang perdagangan;
3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
4. kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
5. asosiasi Pelaku Usaha;
6. akademisi; dan
7. pemantau independen. (21 Anggota Komite ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian selaku Ketua Komite ISPO.