Pasal 3

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2, tidak diberikan kepada:

Pengawas Pemilihan Umum yang tidak mempunyai

jabatan tertentu;

Pengawas Pemilihan Umum yang diberhentikan

untuk sementara atau dinonaktifkan;

Pengawas Pemilihan Umum yang diberhentikan dari

jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu

dan belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri

Sipil;

Pengawas Pemilihan Umum yang

diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi

lain di luar lingkungan Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum;

Pengawas Pemilihan Umum yang diberikan cuti di

www.peraturan.go.id

2015, No.382 -4-

luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas

untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di lingkungan

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

← Pasal 2 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 4 →