Pasal 8

(1) Untuk penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

• pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;

www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.310 8

• pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
• pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
• pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
• pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.

(2) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

• mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan
• mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.