Pasal 17

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengarah, dapat

dibentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Nasional.

(2) Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

• Kelompok Kerja Pengendalian Kuantitas Penduduk, diketuai oleh pejabat eselon I di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
• Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Penduduk, diketuai oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan;
• Kelompok Kerja Pembangunan Keluarga, diketuai oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Sosial;
• Kelompok Kerja Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, diketuai oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
• Kelompok Kerja Penataan Administrasi Kependudukan, diketuai oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

(3) Anggota Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional.

(4) Anggota Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional.