Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

Pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat wajib melaksanakan agenda

reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan dievaluasi secara

berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional,

baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.