Pasal 4

(1) Bantuan pendanaan kepada MUI Pusat dibebankan pada kementerian

yang menyelenggarakan urusan di bidang agama.

(2) Bantuan pendanaan kepada MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh kepala daerah.