Pasal 10

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

seluruh Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi

Penanaman Modal wajib melaksanakan agenda

reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal dan Tim Reformasi Birokrasi

Nasional, baik masing-masing maupun bersama-sama.

www.peraturan.go.id

2019, No.55 -7-