Pasal 27

(1) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai

tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Ruang lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• penJrusunan dan perencanaan anggaran daerah;
• pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pertanggunglawaban keuangan daerah;
• manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
• pengelolaan badan usaha milik daerah, lembaga keuangan daerah dan investasi daerah;
• pengelolaan kekayaan daerah;
• pinjaman dan hibah daerah;
• pengelolaan badan layanan umum daerah; dan
• fasilitasi pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.

Pasal 28. . .

SK No248163A

FITES|DEN

-t4-