Pasal 51

(1) Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan ditugaskan

sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Kepala

Kantor Pertanahan membentuk Pelaksana Pengadaan

Tanah.

(2) Susunan keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang

berunsurkan:

• pejabat yang membidangi urusan Pengadaan

Tanah di lingkungan Kantor Pertanahan;

• pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada

lokasi Pengadaan Tanah;

• pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi

yang membidangi urusan pertanahan;

• camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;

dan

www.peraturan.go.id

2015, No.366 -12-

• lurah/kepala desa atau nama lain pada lokasi

Pengadaan Tanah.

(3) Pembentukan Pelaksana Pengadaan Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak

diterimanya penugasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut: