Pasal 49

(1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh

Menteri.

(2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala

Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana

Pengadaan Tanah.

(3) Susunan keanggotaan pelaksanaan Pengadaan Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yang berunsurkan paling

kurang:

• pejabat yang membidangi urusan Pengadaan

Tanah di lingkungan Kantor Wilayah BPN;

• Kepala Kantor Pertanahan setempat pada lokasi

Pengadaan Tanah;

• pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi

yang membidangi urusan pertanahan;

• camat setempat pada lokasi Pengadaan Tanah;

dan

• lurah/kepala desa atau nama lain pada lokasi

Pengadaan Tanah.

www.peraturan.go.id

2015, No.366

(4) Penetapan Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam waktu

paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya

pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

1. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut: