Pasal 47

(1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan

pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagi

pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada

bupati/walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi,

efektifitas, kondisi geografis, sumber daya manusia,

dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama

5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen

Perencanaaan Pengadaan Tanah.

www.peraturan.go.id

2015, No.366 -10-

(2) Dalam hal Gubernur mendelegasikan kewenangan

kepada bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), bupati/walikota membentuk Tim Persiapan

dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak

diterimanya pendelegasian.

(3) Pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagi

pembangunan untuk Kepentingan Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

secara mutatis mutandis sesuai dengan Pasal 9

sampai dengan Pasal 46.

1. Ketentuan Pasal 49 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4)

sehingga berbunyi sebagai berikut: