Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan

Presiden ini diatur oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pariwisata setelah

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

www.djpp.kemenkumham.go.id

2015, No.303

reformasi birokrasi dan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan.