Pasal 3

(1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:

• penganggaran;
• persiapan teknis;
• pelaksanaan;
• pelaporan; dan
• pemantauan dan evaluasi. (21 Pengelolaan setiap bidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Dalam hal setiap bidang DAK Fisik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 memerlukan standar teknis kegiatan, penyusunan standar teknis kegiatan mengacu kepada petunjuk operasional yang ditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga. (41 Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah

Peraturan Presiden ini diundangkan.

(5) Dalam hal terdapat perubahan petunjuk operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri/pimpinan lembaga menetapkan perubahan petunjuk operasional paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Bagian

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu Penganggaran