Pasal 13

(1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik di

daerah dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh menteri/pimpinan 1embaga, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan pembangunan Nasionat l Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

• Menteri/pimpinan lembaga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan capaian keluaran (outputl serta hasil (outcome) setiap bidang DAK Fisik;

• Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana setiap bidang DAK Fisik;

• Menteri...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

-t4-

• Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian keluaran (outputl, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan setiap bidang DAK Fisik yang menjadi prioritas nasional; dan
• Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan DAK Fisik dalam rangka pelaksanaan APBD.