Pasal 8

(1) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) belum dapat diberikan karena kelas

jabatan yang baru masih dalam proses pengusulan

dan/atau evaluasi jabatan maka besaran tunjangan

kinerja yang dibayarkan adalah sebesar tunjangan kinerja

yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan pada

organisasi kementerian/lembaga yang lama.

(2) Dalam hal kelas jabatan pegawai yang bersangkutan pada

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional lebih rendah dari kelas jabatan sebelumnya maka

pegawai yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja

sebesar tunjangan kinerja pada kelas jabatan terhitung

mulai kelas jabatan ditetapkan.

(3) Dalam hal kelas jabatan pegawai yang bersangkutan pada

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional lebih tinggi dari kelas jabatan sebelumnya maka

pegawai yang bersangkutan akan menerima selisih

tunjangan kinerja.