Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 tidak diberikan kepada:

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak

mempunyai jabatan tertentu;

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang

diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

2020, No. 22 -4-

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan

diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan

sebagai pegawai; dan/atau

• Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menjalani

cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di

Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis

Permusyawaratan Rakyat yang tidak diberikan

tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal

Majelis Permusyawaratan Rakyat.