Pasal 2

(1) Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis

Permusyawaratan Rakyat, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja

setiap bulan.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan setelah mempertimbangkan penilaian

reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu.