Pasal 3

(1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi

Kepariwisataan terdiri atas:

• Ketua : Wakil Presiden Republik

Indonesia;

• Wakil Ketua I : Menteri Koordinator

Bidang Kemaritiman;

• Wakil Ketua II : Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian;

• Wakil Ketua III : Menteri Koordinator

Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan;

• Wakil Ketua IV : Menteri Koordinator

Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan;

• Ketua Harian : Menteri Pariwisata;

• Sekretaris : Sekretaris Kementerian

Pariwisata;

• Anggota : 1. Menteri Luar Negeri;

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia;

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Menteri Kesehatan;

4. Menteri Pekerjaan

Umum dan

Perumahan Rakyat;

www.peraturan.go.id

---

2018, No.26 -4-

1. Menteri Perhubungan;

2. Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

1. Menteri Kelautan dan

Perikanan;

1. Menteri Komunikasi

dan Informatika;

1. Menteri Agraria dan

Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan

Nasional;

1. Menteri Perindustrian;

2. Menteri Perdagangan;

3. Menteri Badan Usaha

Milik Negara;

1. Menteri Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas;

1. Sekretaris Kabinet;

2. Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal;

1. Kepala Badan Ekonomi Kreatif;

2. Kepala Badan

Pengawas Keuangan

dan Pembangunan;

1. Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia; dan

1. Jaksa Agung.

(2) Tim Koordinasi Kepariwisataan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

www.peraturan.go.id

---

2018, No.26 -5-

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut: