Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

• perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air,

penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman,

pembiayaan infrastruktur, penataan bangunan

gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan

serta persampahan, dan pembinaan jasa

konstruksi;

• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada

seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat;

• pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang

menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat;

www.peraturan.go.id

2018, No.249 -3-

• pengawasan atas pelaksanaan tugas di

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas

pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;

• pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan

strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

• pelaksanaan penelitian dan pengembangan di

bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

• pelaksanaan pengembangan sumber daya

manusia di bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat;

• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: