Pasal 5

(1) Menteri Ketenagakerjaan yang mengepalai dan

memimpin Kementerian Ketenagakedaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

(2) Tunjangan kinerja bagr Menteri Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku.