Pasal 7

(1) Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio

Republik Indonesia menetapkan kelas jabatan pada

setiap jabatan di Lingkungan Lembaga Penyiaran

Publik Radio Republik Indonesia sesuai dengan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan

aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik

Indonesia ditetapkan oleh Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia setelah:

• mendapat persetujuan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi, jika tidak mengakibatkan

perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau

• mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

2020, No. 21 -6-

bidang keuangan, jika mengakibatkan perubahan

alokasi anggaran tunjangan kinerja.