Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

www.peraturan.go.id

2018, No.23 -3-

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan

yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

1. Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang

dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan

komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada

Korporasi, memiliki kemampuan untuk

mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung

maupun tidak langsung, merupakan pemilik

sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Presiden ini.

1. Instansi Berwenang adalah instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kewenangan

pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran

Korporasi, atau lembaga yang memiliki kewenangan

pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi.

1. Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi adalah

sistem administrasi yang diselenggarakan oleh

Instansi Berwenang dalam pemberian pelayanan pendaftaran, pengesahan, persetujuan,

pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran

Korporasi, baik secara elektronik maupun nonelektronik.