Pasal 6

Umum

1. Prinsipal wajib dipersyaratkan untuk menyediakan jaminan guna

menanggung pembayaran kewajiban Pabean yang dapat timbul dari barang

yang disertakan berdasarkan prosedur ACTS kecuali pengecualian jaminan

telah diberikan berdasarkan Pasal 11 ayat 8 Lampiran ini.

1. Jaminan dimaksud dapat berbentuk:

(a) jaminan perjalanan tunggal untuk pelaksanaan transit tunggal; atau

(b) jaminan perjalanan berganda untuk beberapa pelaksanaan transit.

1. Penjamin wajib ditetapkan di Pihak tempat jaminan diberikan dan harus

disetujui oleh Kantor Penjaminan. Penjamin wajib menunjukkan alamat

untuk pelayanan di wilayah masing-masing Pihak yang terlibat dalam

pelaksanaan transit yang kepadanya ia bertindak sebagai penjamin. Dalam

hal penjamin tidak memiliki alamat untuk pelayanan, penjamin wajib

menunjuk agen di wilayah masing-masing Pihak yang terlibat dalam

pelaksanaan transit tersebut.

1. Kantor Penjaminan wajib menolak untuk menyetujui penjamin yang tidak

terlihat mampu untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban Pabean yang

muncul dalam jangka waktu yang sudah ditentukan hingga jumlah

maksimum yang dijaminkan.

1. Jaminan perjalanan tunggal wajib mengikuti format yang disetujui oleh Para

Pihak.

1. Jaminan perjalanan berganda wajib mengikuti format yang disetujui oleh

Para Pihak.

5

1. Kewajiban penjamin wajib didasarkan pada persetujuan atas jaminannya

oleh Kantor Penjaminan. Kewajiban mulai berlaku sejak tanggal

Pemberitahuan Transit Pabean yang telah dijamin penjamin diterima oleh

Kantor Pabean Keberangkatan.

1. Dalam hal jaminan perjalanan tunggal atau berganda, kewajiban penjamin

terbatas pada jumlah maksimum yang tertulis dalam jaminan.

1. Kantor Penjaminan wajib menyimpan bukti bahwa kantor tersebut telah

menerima jaminan penjamin dan menyediakannya secara elektronik kepada

Kantor Pabean Keberangkatan berdasarkan permintaan.

1. Kantor Penjaminan wajib membatalkan persetujuannya terhadap jaminan

penjamin jika persyaratan yang telah dijabarkan pada saat penerbitan tidak

lagi terpenuhi.

1. Para Pihak wajib diperbolehkan untuk menyatakan kekhawatirannya

terhadap kemampuan penjamin untuk memenuhi klaim dan memberikan

justifikasi kepada Kantor Penjaminan terkait, yang dapat menjadi dasar

pembatalan penjamin.