Pasal 37

Bantuan Administratif untuk Pengembalian Klaim

1. Pasal ini menetapkan peraturan tentang bantuan timbal balik untuk

pengembalian klaim terkait pelaksanaan transit yang timbul di wilayah Pihak

selain dari tempat Prinsipal berada.

1. Permintaan atas bantuan dalam pengembalian klaim wajib menunjukkan:

(a) nama dan alamat orang terkait;

(b) detail pelaksanaan transit terkait;

(c) alasan pengajuan klaim;

(d) jumlah yang akan diklaim; dan

(e) informasi terkait lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh otoritas yang

diminta.

1. Otoritas yang diminta wajib dengan segera, dan dalam situasi apapun dalam

jangka waktu enam puluh hari sejak penerimaan permintaan, memberitahu

otoritas pemohon mengenai tindakan yang diambil untuk membantu dalam

pengembalian klaim dan mengenai apapun hasilnya.

1. Sebagai cara lain, otoritas yang diminta wajib dengan segera

menginformasikan kepada otoritas pemohon mengenai alasan apapun untuk

menolak bantuan.

1. Otoritas pemohon tidak diperbolehkan mengajukan permintaan

pengembalian apabila klaim sedang dipersoalkan berdasarkan peraturan

nasionalnya sendiri.

1. Otoritas yang diminta wajib menangguhkan tindakan pengembalian apapun

apabila Prinsipal menyediakan bukti yang memuaskan bahwa klaim tersebut

33

sedang dipersoalkan di negara asal otoritas pemohon. Dalam hal tersebut,

otoritas yang diminta wajib dengan segera memberitahu otoritas pemohon.

1. Otoritas pemohon wajib menyebutkan jumlah klaim yang akan dikembalikan

baik dalam mata uang tempat klaim dibuat maupun dalam mata uang

otoritas yang diminta menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal

permintaan dibuat.

1. Dalam situasi normal, Prinsipal atau penjamin, sebagaimana dapat terjadi,

wajib menyerahkan jumlah yang dikembalikan langsung kepada otoritas

pemohon.

1. Jika jaminan dalam bentuk deposit tunai, otoritas yang diminta wajib

mengatur pembayaran untuk disetorkan kepada otoritas pemohon dalam

mata uang nasional otoritas pemohon.

1. Apabila klaim tidak dapat dikembalikan dari Prinsipal, otoritas pemohon

wajib diberitahu sesuai dengan hal tersebut dan karenanya otoritas pemohon

menetapkan proses pengembalian terhadap penjamin melalui perwakilan

nasional yang ditunjuk oleh penjamin.

BAB 8

KETENTUAN LAIN