Pasal 36

Bantuan Administratif- Ketentuan Umum

1. Para Pihak wajib memberi satu sama lain bantuan timbal balik dengan

tujuan menentukan status pelaksanaan transit dan pengembalian klaim

yang timbul dari ketidakwajaran yang tidak terselesaikan.

1. Tingkat bantuan yang diberikan harus sesuai dengan wewenang otoritas

terkait dan tunduk pada hukum nasionalnya dan, khususnya, dengan tetap

memperhatikan peraturan nasional mengenai perlindungan data atau

pembatasan hukum lainnya dalam hal transmisi informasi.

1. Semua informasi yang disediakan terkait penyidikan pelaksanaan transit

hanya dapat digunakan dengan tujuan menyelesaikan status pelaksanaan

transit terkait dan mengejar klaim yang timbul secara langsung dari

ketidakwajaran dalam prosedur transit.

1. Otoritas yang berwenang dari Para Pihak terkait wajib saling memberikan

detail yang diperlukan untuk mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan transit termasuk:

(a) Prinsipal;

(b) Pengangkut (jika berbeda dengan Prinsipal);

(c) Pengirim Barang (jika berbeda dengan Prinsipal);

(d) Penerima Barang;

(e) Penjamin; dan

31

(f) Lembaga Nasional Penjamin.

1. Semua penyidikan yang terkait dengan pelaksanaan transit tertentu wajib

mencantumkan:

(a) nomor referensi Pemberitahuan Transit Pabean;

(b) informasi lainnya yang dipersyaratkan untuk mengidentifikasi

pelaksanaan transit; dan

(c) alasan penyidikan.

1. Dalam hal terjadi ketidakwajaran yang diduga disengaja, permintaan atas

informasi dapat diperluas untuk penggunaan umum sistem transit oleh

Prinsipal yang ditentukan.

1. Materi yang disediakan untuk Pihak lain dapat mencakup, namun wajib

tidak terbatas pada, semua yang terkait dalam bentuk:

(a) dokumen;

(b) laporan;

(c) catatan laporan kerja; dan

(d) informasi terkait ketidakwajaran dan pelanggaran yang muncul dari

penggunaan prosedur ACTS.

1. Jika, sebagai hasil dari penyidikan, Prinsipal dianggap dikenakan kewajiban

atas kewajiban Pabean sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 2 Lampiran

ini, otoritas yang berwenang di Pihak tempat Prinsipal berada wajib

menyediakan bantuan pada otoritas yang mengklaim untuk memberitahu

Prinsipal mengenai kewajiban ini.

1. Permintaan informasi dan bantuan wajib dibuat dalam format standar yang

disetujui oleh Para Pihak.

1. Tidak ada ketentuan dalam Pasal-pasal ini yang menghalangi otoritas yang

berwenang di negara transit untuk memulai prosedur penyidikan apabila

ketidakwajaran terjadi di wilayahnya.

1. Tidak ada ketentuan dalam Pasal-pasal ini yang menghalangi otoritas yang

berwenang untuk mengajukan klaim pada saat dinyatakan bahwa

ketidakwajaran yang menimbulkan kewajiban Pabean terjadi di wilayahnya.

32

1. Terlepas dari batas waktu maksimum yang ditentukan, otoritas yang

berwenang di negara tujuan dan, apabila diperlukan, Kantor Pabean Transit

yang diharuskan bertindak sehubungan dengan suatu penyidikan, wajib

menanggapi tanpa penundaan.