Pasal 35

Kewajiban Pabean dan Pengembalian

1. Kewajiban Pabean sebagaimana dimaksud dalam definisi pada ayat (d) Pasal

1 Protokol 7 wajib dikenakan:

(a) melalui pemindahan barang yang tidak sah dari prosedur ACTS; atau

(b) apabila barang tidak dipindahkan secara tidak sah tetapi ada kegagalan

untuk memenuhi satu dari kewajiban-kewajiban yang timbul karena

penggunaan prosedur ACTS atau kegagalan untuk mematuhi persyaratan

dalam menyertakan barang berdasarkan prosedur ACTS.

1. Hak otoritas yang berwenang untuk mengklaim kewajiban Pabean wajib

ditentukan:

(a) berdasarkan tempat terjadinya ketidakwajaran yang meningkatkan

kewajiban Pabean yang dikenakan; atau

29

(b) pada saat tidak dimungkinkan untuk menentukan di wilayah mana

ketidakwajaran dilakukan, wajib dianggap bahwa ketidakwajaran

dilakukan di wilayah Pihak di tempat ketidakwajaran terdeteksi.

1. Orang yang paling bertanggung jawab atas kewajiban Pabean adalah

Prinsipal. Penjamin wajib secara bersama-sama dan sendiri-sendiri

bertanggung jawab atas kewajiban Pabean tersebut.

1. Orang berikut juga wajib bertanggung jawab atas kewajiban Pabean:

(a) orang yang secara tidak sah memindahkan barang dari prosedur ACTS;

(b) setiap orang yang berpartisipasi dalam pemindahan tersebut dan yang

mengetahui atau yang seharusnya secara wajar mengetahui bahwa

barang tersebut telah dipindahkan secara tidak sah dari prosedur ACTS;

dan

(c) setiap orang yang memperoleh atau menguasai barang tersebut dan

mengetahui atau seharusnya secara wajar mengetahui pada saat

memperoleh atau menerima barang bahwa barang yang dimilikinya

secara tidak sah telah dipindahkan dari prosedur ACTS.

Kenyataan bahwa orang tersebut di atas bertanggung jawab atas kewajiban

Pabean tidak membebaskan Prinsipal dan penjamin atas kewajiban mereka.

Meskipun demikian, pembayaran kewajiban Pabean oleh orang yang

bertanggung jawab tersebut wajib secara sebagian atau keseluruhan

menghentikan kewajiban Prinsipal dan/atau penjamin sebagaimana dapat

terjadi.

1. Tidak ada kewajiban Pabean atas barang yang disertakan sesuai prosedur

ACTS yang wajib dikenakan jika orang terkait membuktikan bahwa

kegagalan untuk memenuhi konsekuensi kewajiban disebabkan oleh

kehancuran total atau kehilangan yang tidak dapat diperoleh kembali atas

barang karena sifat asalnya, force majeure atau konsekuensi pemberian

otorisasi oleh otoritas yang berwenang. Barang dianggap hilang dan tidak

dapat diperoleh kembali jika dengan sah dinyatakan tidak dapat digunakan

oleh otoritas yang berwenang dengan hak untuk mengklaim.

30

1. Apabila otoritas yang berwenang menganggap bahwa barang telah

mengalami perubahan yang substansial sebagai akibat dari sifat asalnya,

force majeure atau konsekuensi pemberian otorisasi oleh otoritas yang

berwenang, tetapi kewajiban Pabean tetap ada, otoritas yang berwenang

wajib menghitung kewajiban ini dengan mempertimbangkan jenis, kualitas,

kuantitas, berat, dan nilai Pabean barang terkait pada saat kewajiban harus

dibayar.