Pasal 3

Ketentuan Umum

1. Dengan tetap memperhatikan ayat 2 dan 3 Pasal ini, setiap Pihak wajib

mengizinkan barang untuk diangkut dalam wilayahnya berdasarkan prosedur

ACTS.

1. Para Pihak dapat melarang dan/atau membatasi barang tertentu dari

penggunaan ACTS, apabila hal tersebut didasarkan pada alasan moralitas

publik, kebijakan publik atau keamanan publik, perlindungan kesehatan dan

kehidupan manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan, perlindungan aset

nasional yang memiliki nilai artistik, historis atau arkeologis, atau

perlindungan industri atau perdagangan.

1. Setelah penandatanganan Protokol ini, daftar barang yang dilarang dan/atau

dibatasi bagi setiap Pihak wajib ditetapkan Lampiran Protokol ini. Setiap

Pihak dapat mengubah daftar barang yang dilarang dan/atau dibatasi,

dengan segera memberitahukan Sekretaris Jenderal ASEAN mengenai

perubahan tersebut. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib segera

mengomunikasikan Lampiran yang sudah diperbaharui kepada Para Pihak.

1. Barang yang ditetapkan berdasarkan prosedur ACTS wajib tidak dikenakan

pembayaran bea kepabeanan dan pajak, selain biaya untuk pengangkutan

atau sejenis dengan biaya administratif yang diperlukan untuk transit atau

dengan biaya atas jasa yang diberikan, sepanjang ketentuan ACTS ditaati dan

setiap jaminan yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 5 Protokol ini telah

diberikan. Namun demikian, ketentuan ini tidak menghalangi

• pemungutan bea kepabeanan dan pajak di negara pengekspor pada saat

bea kepabeanan dan pajak tersebut tetap harus dibayarkan baik barang

tersebut diekspor menggunakan transit Pabean maupun prosedur ekspor

nasional, atau

• pemungutan bea kepabeanan dan pajak di negara tujuan pada saat

pelaksanaan transit berakhir dan barang tersebut dikeluarkan untuk

dipakai.

3

1. Persyaratan yang harus dipenuhi dan formalitas Pabean yang harus

diterapkan pada pelaksanaan transit wajib ditetapkan dalam perundang-

undangan nasional dan/atau pemberitahuan administratif yang diterbitkan

oleh otoritas yang berwenang.

1. Sebagai peraturan umum, barang yang ditetapkan berdasarkan prosedur

ACTS wajib dikecualikan dari:

(a) pemeriksaan fisik Pabean rutin di dalam perjalanan selain pemeriksaan

segel dan pemeriksaan yang tidak mengganggu;

(b) pengawalan Pabean; dan

(c) persyaratan untuk memberikan suatu jaminan atau surat penjaminan

sebagai tambahan dari yang ditentukan dalam Protokol ini dan Lampiran

Teknisnya.

1. Sebagai prinsip umum, Para Pihak akan mendorong penggunaan sistem

teknologi informasi dan komunikasi, dan teknik manajemen risiko dalam

semua ketentuan yang dibuat untuk mengatur ACTS untuk memastikan

lingkungan manajemen yang paling efisien bagi Pabean dan pelaku usaha.