Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

seluruh Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan wajib melaksanakan

agenda reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi

secara berkala oleh Kepala Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan dan Tim Reformasi

www.peraturan.go.id

2017, No.272 -6-

Birokrasi Nasional, baik masing-masing maupun

bersama-sama.