Pasal 8

(1) Menteri Pariwisata menetapkan kelas jabatan pada

setiap jabatan di Lingkungan Kementerian Pariwisata sesuai dengan persetujuan dari menteri yang

www.peraturan.go.id

2018, No. 220 -6-

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di

Lingkungan Kementerian Pariwisata ditetapkan oleh

Menteri Pariwisata setelah mendapat persetujuan dari

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal perubahan kelas jabatan mengakibatkan

penambahan pagu anggaran instansi, persetujuan dari

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan setelah berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.