Pasal 7

Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 dapat melibatkan instansi terkait, meliputi:

• Tentara Nasional Indonesia;

• Kepolisian Negara Republik Indonesia;

• kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perhubungan;

• lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang

disebut dengan nama Badan Keamanan Laut; atau

• kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan

wilayah Indonesia.