Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pengungsi dari Luar Negeri yang selanjutnya disebut

Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena

ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan

ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok

sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta

tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya

dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau

status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

1. Pemulangan Sukarela adalah kegiatan memulangkan

Pengungsi ke negara asal Pengungsi secara sukarela.

1. Notifikasi Kekonsuleran adalah komunikasi resmi yang

disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri

dan politik luar negeri kepada perwakilan negara asing

atau sebaliknya yang berisi pemberitahuan tentang warga

negara asing yang bermasalah atau meninggal.

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan

kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan

mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan

darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana,

atau kondisi membahayakan manusia.

1. Menteri adalah menteri yang mengoordinasikan urusan

pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

1. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit kerja di lingkungan

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing.

1. Kantor Imigrasi adalah unit kerja di lingkungan

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

www.peraturan.go.id

2016, No.368

yang melaksanakan urusan keimigrasian.