Pasal 6

( 1) Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas

berupa CNG dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik

Negara berdasarkan penugasan dari Menteri.

(2) Selain penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Menteri dapat melakukan penunjukan langsung

kepada Badan Usaha untuk melakukan penyediaan

dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG.

(3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

wajib memenuhi ketentuan:

• memiliki sarana dan fasilitas penyediaan dan

pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG;

dan

• jamman ketersediaan Bahan Bakar Gas berupa

CNG.

( 4) Badan Usaha Milik Negara se bagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan Badan Usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diberikan alokasi gas bagi

kendaraan bermotor untuk transportasi jalan dari

Menteri.

(5) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan Badan Usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha

Niaga Bahan Bakar Gas dan memenuhi persyaratan

penugasan atau penunjukan langsung dari Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penunjukan langsung kepada Badan Usaha diatur

dengan Peraturan Menteri.

1. Ketentuan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi

sebagai berikut: