Pasal 2

(1) Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan

kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang

terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan Kewajiban

Pelayanan Publik (public service obligation).

(2) Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu

membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara

sarana perkeretaapian, Menteri setelah berkoordinasi

dengan Menteri Keuangan menetapkan tarif

angkutan penumpang kelas ekonomi.

(3) Selisih ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Selisih antara tarif yang ditetapkan oleh menteri

dengan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara

sarana perkeretaapian menjadi tanggung jawab

Pemerintah dalam bentuk Kewajiban Pelayanan

Publik (public service obligation).

(4) Menteri menetapkan pedoman perhitungan tarif

dalam penyelenggaraan angkutan Kewajiban

Pelayanan Publik (public service obligation) oleh

Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian.

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut: