Pasal 5

(1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:

• persiapan teknis;

• pelaksanaan;

peraturan.go.id

2020, No. 309 -7-

• pelaporan; dan

• pemantauan dan evaluasi.

(2) Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan

sesuai dengan petunjuk teknis tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Presiden ini.

(3) Dalam hal setiap bidang/subbidang DAK Fisik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memerlukan

standar teknis kegiatan, Kementerian

Negara/Lembaga dapat menyusun petunjuk

operasional.

(4) Dalam hal petunjuk operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) mengatur mengenai

pengelolaan DAK Fisik dalam APBD, dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

(5) Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga

paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan

Presiden ini diundangkan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan petunjuk operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

menteri/pimpinan lembaga menetapkan perubahan

petunjuk operasional paling lambat 2 (dua) bulan

sejak petunjuk operasional ditetapkan.

Bagian Kesatu

Persiapan Teknis