Pasal 12

(1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik di

daerah dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama oleh menteri/pimpinan lembaga,

Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

ketentuan:

• Menteri/pimpinan lembaga melakukan

pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan

kegiatan, capaian keluaran, capaian hasil jangka

pendek, serta dampak dan manfaat pelaksanaan

kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik;

• Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan

evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana

setiap bidang/subbidang DAK Fisik;

• Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional melakukan pemantauan

dan evaluasi terhadap capaian keluaran, capaian

hasil jangka pendek, serta dampak, dan manfaat

pelaksanaan kegiatan setiap bidang/subbidang

DAK Fisik yang menjadi prioritas nasional; dan

peraturan.go.id

2020, No. 309 -16-

• Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan

dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan DAK

Fisik untuk pelaksanaan APBD.