Pasal 9

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap penetapan

Harga Gas Bumi Tertentu dan pengguna Gas

Bumi yang memperoleh Harga Gas Bumi

Tertentu, setiap tahun atau sewaktu-waktu

dengan mempertimbangkan kondisi

perekonomian dalam negeri.

(2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim

Koordinasi yang paling sedikit beranggotakan

wakil dari kementerian yang menyelenggarakan

urusan koordinasi pemerintahan di bidang

perekonomian, kementerian yang

menyelenggarakan urusan koordinasi

pemerintahan di bidang kemaritiman dan

investasi, kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang energi dan

sumber daya mineral, kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan, dan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perindustrian.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

peraturan.go.id

2020, No. 300 -10-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2020

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2020

,

ttd.

peraturan.go.id