Pasal 8

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia wajib melaksanakan agenda

reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara

berkala oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik

masing-masing maupun bersama-sama.