Pasal 5

Menteri Pekedaan Umum dan Perumahan Rakyat berkoordinasi dengan:

• kementerian/lembaga; pemerintah daerah provinsi; b.
• pemerintah daerah kabupaten/pemerintah daerah kota;
• pemerintah desa;
• Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
• masyarakat, yang terkait dalam percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.