Pasal 5

(1) Dalam rangka mendukung Perencanaan Prasarana Olahraga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

• inventarisasi dan identifikasi Prasarana Olahraga;
• pengkajian Perencanaan Prasarana Olahraga;
• penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis di bidang Prasarana Olahraga.

(2) Pengkajian Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:

• ketentuan tata ruang termasuk peruntukan lokasi dan kepadatan;
• status kepemilikan lahan;
• daya dukung tanah dan aliran air dalam tanah (soil);
• standar prasarana olahraga;
• prioritas kebutuhan Masyarakat;
• potensi sumber daya keolahragaan;
• prospek pengembangan ekonomi Masyarakat;
• budaya Masyarakat;
• partisipasi Masyarakat dalam olahraga;
• pengembangan keolahragaan berkelanjutan;
• pembangunan berwawasan lingkungan;
• kemampuan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana;
• faktor demografis, topografis dan geografis;
• kebutuhan prasarana pendukung bagi olahragawan penyandang cacat; dan
• fungsi prasarana olahraga.

www.djpp.kemenkumham.go.id

5 2014, No.23

Bagian Kesatu Umum