Pasal 59

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (3) huruf f berupa ketentuan pemberian

insentif dan disinsentif. (21 Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya, serta ketentuan yang memberikan disinsentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR KPN dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:

• Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
• Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
• Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(4) Ketentuan . . .

SK No 156095 A

PRESlDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai insentif dan disinsentif.