Pasal 57

(l) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d pada Zona meliputi:

• Zona HL berupa pos keamanan/penjagaan hutan;
• Zona PS berupa:

1. papan peringatan;
2. pagar pembatas; dan/atau
3. jalan inspeksi;

• Zona RTH-I berupa:

1. papan peringatan;
2. sarana transportasi; dan
3. sarana rekreasi;

• ZonaRTH-2 berupa:

1. papan peringatan;
2. sarana transportasi; darr
3. sarana rekreasi;

• ZonaRTH-7 berupa:

1. papan peringatan;
2. sarana transportasi; dan
3. bangunan pengelola;

• Zona CB berupa:

1. pagar pembatas;
2. lampu penerangan;
3. papan informasi bangunan cagar budaya; dan/atau
4. bangunan pengelola;

• Zona 84...

SK No 156089A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-62

• 7,ona BA berupa tanggul pengaman;
• ZonaHP berupa:

1. pos keamanan; dan
2. jalur inspeksi kawasan hutan;

• Zona P-3 berupa:

1. gudang penyimpanan; dan/atau
2. tempat bongkar muat;

• Zona P-4 berupa:

1. gudang penyimpanan; dan/atau
2. tempat bongkar muat;

• ZonaKPl berupa:

1. menyediakan lahan parkir;
2. membuka jalan khusus bagi produksi jika diperlukan; dan
3. membuat IPAL khusus bagi kawasan; L Zona W berupa:
4. menyediakan lahan parkir;
5. menyediakan IPAL khusus kawasan;
6. menyediakan buffer zone (berupa ruang hijau pada kawasan); dan
7. dapat diakses oieh jalan dengan klasifikasi minimal kolektor;

• Zona R-3 berupa:

1 . sarana meliputi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana perdagangan, ruang terbuka hijau berupa taman, tempat bermain, dan berolahraga; dan

. 2. prasarana f utilitas . .

SK No 156090A

PRESIDEN

REPUBLTK INDONESIA

1. prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi; n Zona R-4 berupa:
2. sarana meliputi sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana perdagangan, ruang terbuka hijau berupa taman, tempat bermain, dan berolahraga; dan
3. prasarana/utilitas meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi; o Zona K-2 berupa parkir pada persil, dapat diakses oleh minimum jalan kolektor dan tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk; p Zona KT berupa:
4. parkir pada persil, dapat diakses oleh minimum jalan kolektor dan tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk; dan
5. menyediakan jalur pejalan kaki pada kawasan; q Zona SPU-1 berupa:
6. parkir pada persil, dapat diakses oleh minimum jalan kolektor dan tidak berbatasan langsung dengan penduduk; dan
7. menyediakan jalur pejalan kaki pada kawasan;

r.7-onaSPU-2...

SK No 156091A

PRESIDEN

REPUALIK INDONESIA

r Zona SPU-2 berupa:

1. parkir pada persil, dapat diakses oleh minimum jalan kolektor dan tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk; dan
2. menyediakan jalur pejalan kaki pada kawasan; s Zona SPU-3 berupa:
3. parkir pada persil, dapat diakses oleh minimum jalan kolektor dan tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk; dan
4. menyediakan jalur pejalan kaki pada kawasan;

• Zona C-2 berupa:

1. menyediakan lahan parkir;

2. dapat diakses oleh jalan dengan klasifikasi minimal kolektor primer;

3. menyediakan jalur pejalan kaki; dan

4. dapat diakses oleh kendaraan umum; u Zona HK berupa:

5. menyediakan lahan parkir; dan

6. menyediakan gudang khusus; v Zona PLBN berupa:

7. bangunan pos pemeriksaan;

8. bangunan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara bagi pejalan kaki;

9. bangunan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara dengan kendaraan pribadi dan/atau kendaraan umum;

10. bangunan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara dengan kendaraan angkutan baral:glkargo;

11. bangunandisinfektankendaraan;

12. bangunan . . .

SK No 156092 A

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

1. bangunan jembatan timbang;
2. bangunan pemindai kendaraan angkutan barang;
3. kandang anjing pelacak;
4. bangunan gedung sita;
5. bangunan pemeriksaan mendalam kendaraan; 1 1. tempat penimbunan barang sita basah/hewan hidup;
6. bangunan pemusnahErn barang sita;
7. bangunan utilitas;
8. bangunan perlakuan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
9. klinik;
10. monumen garuda;
11. area parkir;
12. bangunan aktivitas perdagangan;
13. bangunan dan ruang terbuka aktivitas publik;
14. bangunan penunjang sarzrna transportasi;
15. bangunan mes/rumah pegawai;
16. banguinan wisma Indonesia;
17. monumen patung Soekarno;
18. bangtnan tempat ibadah;
19. bangunan toilet umum; dan
20. pos jaga; w Zona BJ berupa:
21. marka jalan;
22. rambu lalu lintas; dan
23. penerangan jalan.

(2) Ketentuan . . .

SK No 156093 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan instansi terkait.

Bagian Keenam Ketentuan Khusus