Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Indonesia yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

Indonesia yang diberhentikan untuk sementara

atau dinonaktifkan;

Indonesia yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan

belum diberhentikan sebagai pegawai;

Indonesia yang diberikan cuti di luar tanggungan

negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan

mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

(2) Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik

Indonesia yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberikan tunjangan profesi maka tunjangan

kinerja diberikan sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi pada kelas jabatan

yang sama.

(3) Jika tunjangan profesi yang diberikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari tunjangan

www.peraturan.go.id

2018, No. 212 -5-

kinerja pada kelas jabatan yang sama maka tunjangan

profesi yang diberikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di

Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang

tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan selisih antara tunjangan

kinerja dengan tunjangan profesi pada kelas jabatan

yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Arsip Nasional

Republik Indonesia.

← Pasal 2 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 4 →