Pasal 2

(1) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggllnakan metode penunjukan langsung dalam proses pengadaan barang I jasa pemerintah.

(2) Tahapan penunjukan langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan pembangunan atau renovasi

infrastruktur dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau pihak lain terkait penerima hasil pembangunan atau renovasi harus memberikan dukungan berupa:

• penyediaan lahan siap bangun;
• pernyataan kesediaan menerima dan menggunakan aset hasil pembangunan atau renovasi;
• anggaran pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan; dan/atau
• dukungan lainnya.