Pasal 3

(1) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, pembiayaan, pegawai, perlengkapan, dan

dokumen pada 9 (sembilan) lembaga nonstruktural

dialihkan kepada kementerian/lembaga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan

unsur Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik

Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak

tanggal diundangkan Peraturan Presiden ini.

www.peraturan.go.id

2016, No.342 -6-