Pasal 10

(1) Untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan PKBN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk forum komunikasi dan koordinasi.

(2) Fortrm komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; b.kementerian...

SK No 143358 A

FRESIDEN

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
• Tentara Nasional Indonesia; dan
• Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Forum komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

PENGAWASAN

Pasal 1 1

(1) Pengawasan Kebijakan PKBN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf d merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan PKBN dalam RANBN.

(1) (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

(1) (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan secara:

• langsung; dan/atau
• tidak langsung. pada ayat (3) (4) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan dengan cara kunjungan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan.

(5) Pengawasan . .

SK No 143357 A

PRESIDEN

(5) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan cara:

• penyampaian laporan hasil pelaksanaan program; dan/atau
• penyampaian dokumen laporan lain yang terkait.