Pasal 26

(1) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ruang lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• pen5rusunan dan perencanaan anggaran daerah; . b. pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
• manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
• pengelolaan badan usaha milik daerah, lembaga keuangan daerah dan investasi daerah;
• pengelolaan kekayaan daerah;
• pinjaman dan hibah daerah;
• pengelolaan badan layanan umum daerah; dan
• fasilitasi pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.

Pasal27 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
• fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
• pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan bina keuangan daerah;
• pen5rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah;
• pelaksanaan .

SK No 112730 A

PRESIDEN

-t7-

• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangan daerah;
• fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan;
• pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah;
• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelengggaraan bina keuangan daerah;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kesembilan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil