Pasal 27

(1) Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana dapat

diberhentikan sementara karena:

• sakit terus-menerus lebih dari 1 (satu) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;

• ditetapkan menjadi tersangka; dan/atau

• terjadi kerugian atau risiko yang membahayakan Bank Tanah yang diduga diakibatkan oleh Kepala

dan/atau Deputi Badan Pelaksana.

(2) Dalam hal Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana

diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Komite mengangkat pelaksana tugas.

(3) Pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat berdasarkan usulan

Dewan Pengawas.

(4) Pelaksana tugas yang diangkat oleh Komite

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai

kewenangan yang sama dengan pejabat Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana yang diberhentikan

2021, No.279 -21-

sementara.

(5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada

Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana yang

bersangkutan.

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 6 (enam)

bulan dan apabila setelah 6 (enam) bulan tersebut belum dinyatakan sehat kembali, Kepala dan/atau

Deputi Badan Pelaksana diberhentikan secara tetap.

(7) Dalam hal Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana

yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b ditetapkan menjadi terdakwa,

Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana Pengawas diberhentikan secara tetap.

(8) Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana yang

diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak berwenang melaksanakan tugasnya

sebagai Kepala dan Deputi Badan Pelaksana.

(9) Kepala dan/atau Deputi Badan Pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan

pada jabatannya apabila:

• telah dinyatakan sehat kembali untuk

melaksanakan tugas;

• statusnya sebagai tersangka dicabut; dan/atau
• dugaan kerugian atau risiko yang membahayakan

Bank Tanah tidak terbukti.

(10) Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (9) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari

terhitung sejak Kepala dan/atau Deputi Badan

Pelaksana dinyatakan sehat atau statusnya sebagai tersangka dicabut.

(11) Pemberhentian sementara Kepala dan/atau Deputi

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (9) dilakukan oleh Komite.

2021, No.279 -22-

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang Badan Pelaksana