Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank

Tanah adalah badan khusus (sui generis) yang

merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk

oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan

khusus untuk mengelola tanah.

1. Komite Bank Tanah yang selanjutnya disebut Komite

adalah Komite yang bertugas untuk menetapkan

kebijakan strategis Bank Tanah.

1. Dewan Pengawas adalah organ Bank Tanah yang

memiliki tugas untuk mengawasi seluruh kegiatan

Bank Tanah serta menyampaikan rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Bank Tanah.

1. Badan Pelaksana adalah organ Bank Tanah terdiri

atas Kepala dan Deputi yang berwenang dan

bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Bank

Tanah.

1. Peraturan Komite adalah peraturan yang ditetapkan oleh Komite sebagai acuan penetapan kebijakan

strategis dalam penyelenggaraan operasional Bank

Tanah.

1. Peraturan Kepala Badan Pelaksana adalah peraturan

yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan dalam

2021, No.279 -3-

penyelenggaraan operasional Bank Tanah.

1. Pejabat Struktural Bank Tanah adalah Komite, Sekretaris Komite, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan

Pengawas, Kepala dan Deputi Badan Pelaksana.

1. Rencana Induk Bank Tanah yang selanjutnya disebut

Rencana Induk adalah perencanaan pemanfaatan

ruang kawasan Bank Tanah.

1. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan

dan tata ruang.

KEDUDUKAN