Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Abadi di Bidang Pendidikan adalah dana yang

bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan

program pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja.

1. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang

selanjutnya disebut Dana Abadi Pendidikan adalah

dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi,

termasuk dana pengembangan pendidikan nasional

yang berasal dari alokasi anggaran pendidikan tahun- tahun sebelumnya, yang hasil kelolaannya digunakan

untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya termasuk

pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan.

1. Dana Abadi Penelitian adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil

kelolaannya digunakan dalam rangka penelitian,

pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi.

1. Dana Abadi Kebudayaan adalah dana yang

diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan

terkait pemajuan kebudayaan.

1. Dana Abadi Perguruan Tinggi adalah dana yang

diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil

kelolaannya digunakan untuk mendukung

pengembangan perguruan tinggi kelas dunia di perguruan tinggi terpilih.

1. Dana Abadi Pesantren adalah dana yang dialokasikan khusus untuk Pesantren dan bersifat abadi untuk

menjamin keberlangsungan pengembangan

pendidikan Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari Dana Abadi Pendidikan.

www.peraturan.go.id

2021, No.272 -5-

1. Kementerian/Lembaga Teknis adalah Kementerian

dan/atau Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas program layanan dan penerima manfaat

atas hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang

Pendidikan.

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang selanjutnya

disingkat LPDP adalah satuan kerja noneselon pada

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang

menerapkan pola pengelolaan keuangan badan

layanan umum dan mengelola Dana Abadi di Bidang

Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.