Pasal 6

(1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup

seluruh penduduk Indonesia.

(2) Kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mulai tanggal 1 Januari 2014 paling sedikit meliputi:

• PBI Jaminan Kesehatan;

• Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya;

• Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya;

• Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya; dan

• Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya.

www.djpp.kemenkumham.go.id

5 2013, No.255

(3) Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan

Kesehatan selain Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi:

• Pemberi Kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil paling lambat tanggal 1 Januari 2015;

• Pemberi Kerja pada usaha mikro paling lambat tanggal 1 Januari 2016; dan

• Pekerja bukan penerima upah dan bukan Pekerja paling lambat tanggal 1 Januari 2019.

(4) BPJS Kesehatan mulai tanggal 1 Januari 2014 tetap berkewajiban

menerima pendaftaran kepesertaan yang diajukan oleh Pemberi Kerja serta Pekerja Bukan Penerima Upah dan bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut: